Hubungan antara platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan pemerintah India memanas, meskipun pemilik X, Elon Musk, baru saja bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Washington DC sebulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Musk bahkan memberikan hadiah dan memperkenalkan keluarganya kepada Modi, yang menggambarkan pertemuan itu sebagai sangat baik.
Namun, tak lama setelah pertemuan itu, X mengajukan gugatan terhadap pemerintah India. Platform tersebut menuduh India melakukan penyensoran konten secara berlebihan dan ilegal. Gugatan ini diajukan pada 5 Maret di pengadilan tinggi negara bagian Karnataka, India Selatan.
X menuduh pemerintah menggunakan “mekanisme yang tidak sah” untuk memblokir konten, serta memberikan wewenang kepada pejabat pemerintah dan kementerian untuk menghapus konten tanpa melalui proses hukum yang semestinya.
Dasar hukum yang dipermasalahkan X adalah Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi (IT) yang berlaku sejak Oktober 2000. Pasal ini memberi kewenangan kepada Kementerian Teknologi Informasi India untuk menghapus konten yang dianggap mengancam keamanan nasional atau melanggar norma publik, namun seharusnya tetap melalui proses hukum resmi.
Selain itu, pemerintah India kini mengandalkan Pasal 79(3)(b) dari Undang-Undang IT yang memungkinkan penghapusan konten berdasarkan pemberitahuan dari pejabat pemerintah, tanpa pengawasan yudisial. Notifikasi ini dikirim melalui portal pemerintah bernama “Sahyog,” yang berarti “kerja sama” dalam bahasa Inggris.
Platform media sosial seperti X diwajibkan mendaftar ke portal tersebut, tetapi mereka khawatir hal ini akan membuka jalan bagi sensor sewenang-wenang.
Menurut Apar Gupta, pengacara dan pendiri Yayasan Kebebasan Internet, “Kekuatan sensor legal baru yang diciptakan melalui portal Sahyog tidak memiliki mekanisme pengawasan. Permintaan sensor bisa datang dari pejabat mana pun tanpa melalui pusat pemerintah.”
Gupta juga menyoroti kasus ketika Kementerian Perkeretaapian India menggunakan mekanisme ini untuk memerintahkan X menghapus lebih dari 200 video terkait insiden kerusuhan di New Delhi pada Februari lalu.
“Melalui sistem sensor paralel ini, pemerintah bertindak di luar hukum. Klaim X punya dasar yang kuat dalam hal ini,” tambah Gupta.
