Polemik pemotongan dana kompensasi bagi sopir angkot trayek Bogor–Cisarua terus memanas. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil sikap tegas dengan berjanji mengganti dana yang telah dipotong dan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam praktik pungli tersebut.
Dedi mengungkapkan bahwa dana kompensasi yang seharusnya diterima utuh sebesar Rp1 juta per sopir, ternyata hanya diberikan Rp800 ribu. Sisa Rp200 ribu disebut-sebut dipotong oleh sejumlah oknum dengan alasan biaya pengurusan. Para sopir juga menerima sembako senilai Rp500 ribu sebagai bagian dari kompensasi.
Dalam komunikasi langsung via telepon dengan seorang sopir angkot bernama Emen dari Megamendung, terungkap bahwa pemotongan tersebut melibatkan pihak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Organda, dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU). Informasi ini pun mendorong Dedi untuk menelusuri dan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Dedi menyatakan akan mengganti dana yang telah dipotong dan memastikan tidak ada lagi pemotongan sepihak dalam program bantuan serupa. Evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait juga akan dilakukan hingga ke level pemilik angkot.
Program kompensasi sendiri merupakan inisiatif Pemprov Jawa Barat untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025, terutama di jalur-jalur padat seperti Garut, Cirebon, dan Bogor. Dana bantuan berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN pemprov dan dialokasikan khusus untuk pengemudi becak, delman, ojek, dan angkot.
Langkah cepat dan tegas Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai dukungan dari masyarakat, sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada para pekerja sektor transportasi yang kerap menjadi korban praktik tidak adil di lapangan.
