Dua tokoh penting dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap rencana yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sekitar 1.000 warga Gaza, Palestina, ke Indonesia. Menurut mereka, langkah ini tidak hanya bermasalah secara politik dan strategis, tetapi juga dinilai berisiko memperkuat agenda jangka panjang Israel dan Amerika Serikat yang ditengarai ingin mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk aslinya.
Buya Anwar Abbas: Jangan Jadi Bagian dari Rencana Relokasi Israel
Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, mengutarakan kekhawatiran mendalam terhadap inisiatif tersebut. Dalam pernyataan tertulis yang disampaikannya kepada media inilah.com pada Rabu, 9 April 2025, ia mempertanyakan urgensi dan motif Indonesia untuk terlibat dalam skema evakuasi yang menurutnya tidak lepas dari konteks geopolitik yang lebih luas.
“Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” tegas Buya Anwar. Ia merujuk pada berbagai pernyataan dan kebijakan yang sebelumnya telah dilontarkan oleh sejumlah pejabat Amerika, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump, yang dalam beberapa kesempatan mengusulkan relokasi warga Palestina sebagai bagian dari penyelesaian konflik Timur Tengah.
Buya Anwar yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang ekonomi menilai bahwa jika evakuasi ini benar-benar terjadi, maka akan memberi peluang bagi Israel untuk mengisi kekosongan penduduk di Gaza dengan warganya sendiri. Hal ini, katanya, bisa menjadi langkah awal menuju realisasi proyek “Israel Raya”, sebuah gagasan ekspansi wilayah yang sudah lama menjadi kekhawatiran banyak pihak.
Kekhawatiran Akan Legitimasi Pendudukan
Penolakan tersebut dilandasi pula oleh kekhawatiran bahwa tindakan seperti ini akan melegitimasi pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Dengan mengeluarkan penduduk sipil dari tanah air mereka sendiri, Israel dianggap akan semakin leluasa dalam menguasai wilayah tersebut secara de facto, dengan dalih telah “mengosongkan” Gaza demi alasan kemanusiaan atau keamanan.
Para tokoh MUI mengingatkan bahwa meskipun evakuasi bisa saja dilakukan atas dasar kemanusiaan, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan konteks politik yang lebih besar. Tanpa pertimbangan yang matang, langkah ini bisa jadi justru menguntungkan pihak-pihak yang selama ini menindas rakyat Palestina.
Seruan untuk Fokus pada Solusi yang Adil
Sebagai alternatif, MUI menyarankan agar Indonesia lebih aktif mendorong solusi jangka panjang yang adil dan bermartabat bagi Palestina, bukan dengan mengosongkan wilayah mereka, tetapi dengan mendesak gencatan senjata, penghentian blokade, serta pemulihan hak-hak warga Palestina untuk hidup dan tinggal di tanah air mereka sendiri.
Rencana Presiden Prabowo yang semula dimaksudkan sebagai langkah kemanusiaan justru kini menuai perdebatan di berbagai kalangan. Kritik dari MUI ini menjadi penanda bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian utama umat Islam Indonesia dan menjadi barometer posisi politik luar negeri Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan dan keadilan global.
