Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan kebijakan tarif baru yang berlaku untuk hampir semua barang impor ke AS. Dalam kebijakan yang diumumkan pada Rabu (2/4) waktu setempat, Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor, dengan tarif tambahan yang bervariasi tergantung pada hubungan perdagangan dan hambatan yang ada dengan masing-masing negara.
Di antara negara-negara yang terdampak, sejumlah negara besar seperti Australia, Inggris, Brasil, dan Singapura akan dikenakan tarif minimum sebesar 10%. Namun, negara-negara lain dengan defisit perdagangan yang lebih besar dengan AS akan menghadapi tarif yang lebih tinggi. Misalnya, China akan dikenakan tarif sebesar 34%, sementara Vietnam dan Kamboja masing-masing akan dikenakan tarif sebesar 46% dan 49%.
Langkah ini memicu kecemasan global, dengan beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap perekonomian dunia. Uni Eropa mengkritik kebijakan ini sebagai ancaman serius terhadap perekonomian global, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan.
Kebijakan tarif ini juga diperkirakan akan mempengaruhi berbagai sektor industri, termasuk teknologi, otomotif, dan pakaian, yang mungkin menghadapi gangguan rantai pasokan dan peningkatan biaya produksi. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple yang sebelumnya memindahkan sebagian besar produksinya ke India kini juga harus menghadapi tarif 26% pada produk yang diimpor dari negara tersebut.
Trump membela kebijakan ini dengan alasan bahwa langkah tersebut akan melindungi industri domestik dan membantu menanggulangi “perang ekonomi” yang menurutnya telah dilakukan terhadap AS. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif ini bisa meningkatkan harga barang bagi konsumen Amerika dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
Dengan kebijakan ini, Trump berharap dapat memperbaiki neraca perdagangan AS, tetapi tantangan besar tetap ada, baik untuk konsumen maupun perekonomian internasional.
