Pasca gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Sagaing, Myanmar pada 28 Maret 2025, pemerintah junta militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata sementara selama 20 hari. Langkah ini diambil untuk memperlancar proses penyaluran bantuan kemanusiaan dan pemulihan wilayah yang terdampak parah.
Gempa tersebut menyebabkan lebih dari 3.300 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Banyak kota dan desa, termasuk infrastruktur penting seperti rumah sakit dan jembatan, mengalami kerusakan besar. Gencatan senjata ini mulai berlaku sejak 2 April dan diharapkan dapat membuka jalan bagi organisasi kemanusiaan untuk masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Meski gencatan senjata diumumkan, laporan dari berbagai sumber menyebutkan masih terjadi serangan militer di beberapa wilayah, bahkan setelah masa gencatan diberlakukan. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai komitmen junta terhadap perjanjian tersebut dan memperumit penyaluran bantuan.
Sementara itu, kelompok oposisi seperti Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) dan kelompok etnis bersenjata lainnya telah menyerukan penghentian kekerasan sepenuhnya demi keselamatan warga sipil. Mereka mendorong semua pihak untuk mengutamakan bantuan kemanusiaan di tengah situasi darurat ini.
Komunitas internasional pun turut menyoroti situasi di Myanmar, mendesak agar akses bantuan dibuka seluas-luasnya tanpa diskriminasi wilayah. Upaya diplomatik tengah dilakukan untuk memastikan gencatan senjata dipatuhi oleh semua pihak.
Situasi di Myanmar masih sangat genting. Krisis kemanusiaan akibat gempa kini bertumpuk dengan konflik bersenjata yang belum mereda sepenuhnya, menjadikan respons kemanusiaan di negara itu semakin mendesak dan penuh tantangan.
